Yazid Qulbuddin

Data ini barulah data yang dapat diketahui, belum lagi yang tersimpan dan belum tersentuh oleh para peneliti. Namun kemudian daftar kekayaan Indonesia seharusnya dihadapi dengan kritis sebagai bentuk rasa syukur, bukan dengan diam dan diambil oleh negara lain kemudian rakyatnya tetap berada dalam kemiskinan. Jika saja seluruh kekayaan alam ini dikelola dengan baik maka menurut Kurtubi pengamat energi menaksir dari kekayaan mineral dan tambang saja nilai kekayaan Indonesia mencapai sekitar Rp. 200 Ribu Triliyun (liputan6.com), itu adalah angka yang cukup fantastis untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Namun ada masalah yang akut menyerang penyelenggara republik dari zaman kemerdekaan hingga saat ini, jika pada zaman Sukarno akibat kekalahan dalam perundingan Renville, Linggarjati hingga KMB menghasilkan negara yang masih mengakui kekuasaan Belanda atas republik, hingga akhirnya Sukarno setelah dikritik oleh rekan-rekannya serta keterlambatan sadar atas watak imperialisme Belanda dalam penyelesaian perjuangan mengembalikan Irian Barat (Papua saat ini) ke pangkuan ibu pertiwi, Sukarno pun bertaubat dengan memutuskan secara sepihak membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar pada tahun 1956. Namun usaha pengelolaan SDA ini pun tumbang saat Suharto mensahkan UU No.1 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 1967 sebagai gerbang besar masuknya kembali asing menguasai Indonesia. Dan parahnya lagi reformasi tidak mempunyai agenda tentang penghapusan UU yang tidak adil terhadap rakyat Indonesia, bahkan cenderung membuka sistem liberalisasi secara besar-besaran.

Dengan arus liberalisasi dibidang ekonomi, penguasa ekonomi global (IMF, World Bank, ADB dkk) masuk dengan berbagai intrik menawarkan hutang kepada Republik Indonesia, pada Pemerintahan Sukarno Hatta, Indonesia sempat keluar dari IMF sebagai bentuk totalitas melawan imperialisme, namun IMF kembali masuk pada zaman Suharto dengan turut sertanya Indonesia dalam Paris Club, IMF menawarkan USD 174 Juta untuk membantu perekonomian Indonesia yang menurutnya sedang terpuruk, Suharto pun menyetujui. Ini menjadi titik awal ketidak-mandirian serta memberikan bom waktu bagi generasi mendatang atas hutang-hutang yang menumpuk. Atas permasalahan ini juga Suharto terjerat dengan ketidak-mandiriannya bersikap, sehingga ketika Suharto mulai dekat dengan kelompok Islam -yang saat era pertengahan kekuasaannya dimusuhi pemerintahannya- membuat penguasa ekonomi global meninggalkannya dan menarik berbagai investasi sehingga Indonesia jatuh dalam krisis moneter.

Menurut Bank Indonesia Utang Luar Negeri (ULN) pada akhir triwulan IV 2015 tercatat sebesar USD 310,7 Miliar. Dengan Utang Jangka Pendek sebesar USD 41,3 Miliar dengan rasio 39,0% terhadap cadangan devisa. Dan jangka panjang per-Desember 2015 sebesar USD 263,373 Miliar.

Data Bank Indonesia bi.go.id

Hutang menurut Coen Husain Pontoh mengutip James Petras –seorang sosiolog dan pengamat ekonomi Amerika Latin- merupakan mitos yang dibuat oleh sekte neoliberal, Petras merangkumnya kedalam enam mitos utang asing. Pertama, mitos bahwa investasi asing akan menciptakan perusahaan-perusahaan baru, memperluas pasar atau merangsang penelitian dan pengembangan teknologi ‘know-how’ lokal yang baru. Kenyataannya, investasi asing lebih tertarik untuk membeli perusahaan-perusahaan BUMN kategori untung/sehat dan kemudian memprivatisasinya atau membeli perusahaan-perusahaan swasta dalam kategori yang sama, dan menguasai pasar perusahaan tersebut. Sementara dalam soal teknologi, mereka hanya menjual atau menyewakan desain teknologi yang telah dibuat di ‘negara asal,’ yang jumlahnya mencapai lebih dari 80 persen. Jadi, apa yang disebut alih teknologi itu adalah bagaimana cara-cara baru dalam menjual teknologi, bukan alih kemampuan riset dan desain teknologi. Dalam kasus Amerika Latin, sejak dekade 1980an, lebih dari setengah investor asing hanya membeli perusahaan-perusahaan yang ada, dengan harga di bawah nilai pasar. Setelah itu, alih-alih melengkapi kapital lokal atau kapital swasta domestik, investasi asing ini malah menyingkirkan (crowds-out) kapital lokal dan inisiatif publik, serta meremehkan kemunculan pusat-pusat penelitian lokal. Kedua, mitos bahwa investasi asing akan meningkatkan daya saing industri ekspor, dan merangsang ekonomi lokal melalui pasar kedua (sektor keuangan) dan ketiga (sektor jasa/pelayanan). Faktanya, investor asing lebih tertarik membeli atau menginvestasikan uangnya ke sektor-sektor pertambagangan yang sangat menguntungkan dan kemudian mengekspornya dengan sedikit atau tanpa nilai tambah sama sekali. Ketiga, mitos bahwa investasi asing akan meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan lokal/nasional, serta memperkuat nilai mata uang lokal untuk pembiayaan impor. Faktanya, investor asing terlibat dalam penipuan pajak, penipuan dalam pembelian perusahaan-perusahaan publik, dan praktek pencucian uang dalam skala besar. Keempat, mitos bahwa pembayaran utang adalah esensial untuk melindungi keberadaan barang-barang finansial di pasar internasional dan mengelola integritas sistem keuangan. Kedua hal ini, sangat krusial uuntuk kelangsungan pembangunan. Tetapi catatan historis menunjukkan, penambahan hutang baru di bawah kondisi ekonomi yang tidak sehat dan pembayaran kembali secara ilegal utang-utang yang dibuat oleh pemerintahan diktator, hanya akan membahayakan keberadaan dan integritas sistem keuangan domestik yang kemudiam memicu kebangkrutan keuangan, sebagaimana yang menjadi pengalaman Argentina antara periode 1976-2001. Kelima, mitos bahwa sebagian besar negara-negara Dunia Ketia tergantung pada investasi asing untuk menyediakan kebutuhan modal bagi pembangunan karena sumberdaya-sumberdaya lokal tidak tersedia atau tidak mencukupi. Temuan Petras justru menunjukkan hal sebaliknya, dimana mayoritas investasi asing itu adalah investor asing yang meminjam tabungan nasional untuk membeli perusahaan-perusahaan lokal dan membiayai investasinya. Keenam, para penganjur investasi asing berargumen bahwa sekali investasi asing masuk, maka hal itu akan menjadi batu alas bagi masuknya investasi lebih banyak lagi, yang selanjutnya menjadi tiang yang kokoh bagi pembangunan ekonomi keseluruhan. Tak ada yang bisa dikatakan dari argumen ini kecuali menunjukkan bahwa investasi asing pada pabrik-pabrik perakitan di kawasan Karibia, Amerika Tengah, dan Meksiko mengalami ketidakamanan dan ketidakstabilan akibat munculnya pesaing dar Cina dan Vietnam yang mengandalkan buruh supermurah. Dan investor asing, lebih dari investor lokal, sangat mudak merelokasikan investasinya ke tempat-tempat yang lebih menguntungkan dan menciptakan situasi ekonomi yang sangat fluktuatif (boom and bust economy). Dengan munculnya pesaing dari Cina dan Vietnam, apa yang dilakukan oleh investor asing di Karibia, Amerika tengah, dan Meksiko, bukanlah menciptakan teknologi baru yang semakin canggih atau beralih ke produk-produk yang lebih kompetitif, melainkan memindahkan investasinya. Terakhir, studi jangka panjang yang dilakukan oleh Tanushree Mazumdar mengenai dampak investasi asing di India, menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara investasi asing dan pertumbuhan ekonomi. (http://indoprogress.com/2012/01/enam-mitos-keuntungan-investasi-asing/)

Pada dasarnya hutang luar negeri seperti obat bius, yang membuat sebuah negara tidak merasakan “sakit” dalam waktu sesaat, namun akan menjadi “racun” dimasa yang akan datang, apalagi Negara Republik Indonesia yang memiliki SDA yang melimpah namun pemerintahnya masih memiliki kecenderungan berbuat korup, maka Utang Luar Negeri hanyalah menjadi beban bagi masyarakat.

Terdapat rentang paradoks yang begitu besar di Republik ini, Negara yang kaya akan SDA, dan SDM yang sudah mampu mengelola kekayaan alamnya sendiri namun tidak mempunyai keberanian menganulir Undang-Undang yang tidak berpihak kepada rakyat, justru setiap tahun hutang luar negeri Indonesia semakin bertambah. Ada apakah dibalik semua ini?

Dengan ini Kajian Orang Progresif Indonesia (KOPI) 58 sebagai Lembaga Kajian aktifis yang bermukim di Menteng Raya 58, mengadakan diskusi tentang “Negara Kaya kok Ngutang? : Kritik Atas Tata Kelola SDA Kita”. Dalam upaya mitigasi atas bencana yang akan datang dimasa depan akibat kelengahan yang terus diulang. yang Insya Allah akan dilaksanakan pada Jum'at 26 februari 2016, di Aula Buya Natsir Menteng Raya No. 58 Jakarta Pusat, Pukul 16.00 - Selesai.

Yazid Qulbuddin

Direktur Eksekutif KOPI 58

Read More 0 komentar

Nasionalisasi Aset: Untuk Masa Depan Anak Cucu Rakyat

Pada kisaran tahun 2045 Indonesia diperkirakan akan mengalami lonjakan penduduk hingga mencapai 400 juta lebih, “bonus demografi” fenomena ini sering disebut, namun jika bonus demografi ini tidak didorong oleh infrastruktur yang memadai dan berpihak kepada mereka, maka bonus demografi akan menjadi subjek konflik dimasa depan. Lonjakan penduduk secara otomatis membutuhkan lahan tempat tinggal, lapangan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan.

Tanah dan air merupakan kebutuhan pokok rakyat, yang seharusnya bisa didapat setiap rakyat dengan cuma-cuma, namun ternyata tanah dan air harus dibeli oleh rakyat dengan merogoh kantong lebih dalam. Ini menunjukkan bahwa rakyat tidak berdaulat di negerinya sendiri, dan pemerintah abai terhadap hal ini. Sebagai contoh saja menurut Rahmawati Retno Winarni hanya 25 grup perusahaan saja sudah menguasai lahan sawit seluas 5,1 juta hektar tanah (Tempo 13/02/15). Sementara menurut Nur Cholis (Komnas HAM) konflik lahan pada 2013, konflik lahan mencapai 1064 kasus dengan melibatkan ratusan ribu warga. Dan parahnya yang paling menderita dalam konflik lahan ini adalah rakyat miskin dengan keterbatasan akses ekonomi, dan harus berjuang melawan perusahaan, kepolisian, kejakasaan, pemerintah daerah serta pemerintah pusat. Konflik lahan ini juga akan menghambat program Kemendes ada sekitar 74.094 desa mengalami kesulitan lahan dalam menjalankan program kemendes (Tempo 06/09/15).

Di Jakarta, kota yang sangat padat penduduk, mengalami defisit ruang, karena lahan dikuasai korporasi atas nama pembangunan, sementara dilain pihak banyak warga Jakarta yang tidak mempunyai rumah bahkan tanah sekedar untuk tempat tinggal, terutama mereka yang merupakan keturunan ke 4 ke atas dari neneknya dikampung, pulang kampung sudah tidak kenal siapa-siapa, dikota tidak punya lahan, sementara kebutuhan lahan terus menghantui seiring bertambahnya keturunan. Lalu siapakah yang bertanggung jawab terhadap kelompok lemah dan dilemahkan ini?. Belum lagi mereka harus dipertarungkan dengan orang kaya asing yang kini diperbolehkan memiliki lahan di Indonesia.

Begitu juga dengan asset strategis yang selayaknya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, alih-alih dikuasai Negara, saat ini lebih dari 50% asset republik dikuasai asing, sejarah meliberalisasi asset adalah sejarah Negara, dari kalahnya perundingan renville dan KMB hingga kepiawaian orde baru membuka keran kapitalisasi asset besar-besaran. Dan sayangnya reformasi tidak memiliki agenda tentang menasionalisasi asset. Data koran Kompas-Desember 2013 menyebutkan beberapa sektor yang dikuasai asing yaitu; sektor perbankan; 50,6% aset perbankan; sektor pertambangan 70% Migas, 75% Batubara, Bauksit, Nikel, dan Timah, 85% Tembaga dan Emas; sektor telekomunikasi; Telkomsel 35% SingTel Singapura, XL Axiata 66,5% Axiata Berhad Malaysia, Indosat 65% Ooredo Asia Qatar, Hutchison Tri 60% Hutchison Whampoa Hongkong China; sektor perkebunan kelapa sawit; 40% dari 8,9 juta hektar dikuasai oleh Malaysia, Singapura, Amerika, dan Belgia. Kemudian sektor yang akan diberikan kepada asing yaitu pelabuhan (49%), Operator Bandara (100%), Jasa Kebandaraan (49%), terminal darat untuk barang (49%), Periklanan (51%).

Saat ini Indonesia sedang memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean, dimana masyarakat Indonesia yang notabene sebagian besarnya berada dalam garis kemiskinan atau hampir miskin ini harus bertarung dengan masyarakat Asean yang sudah dibekali berbagai macam kemampuan, dari skill pekerjaan hingga kemampuan berbahasa Indonesia. Pertarungan ini pun sekali lagi akan membawa masyarakat Indonesia pada konflik-konflik lahan dan lapangan pekerjaan. Jika tidak mampu diantisipasi dengan baik.

Setelah itu masyarakat Indonesia akan dihadapkan pada ACFTA (ASEAN China Free Trade Area). Hari ini saja produk-produk china membanjiri pasar Indonesia, dari mulai property, alat komunikasi, mainan anak-anak, produk tekstil dan yang lainnya, tidak selesai dengan itu, selanjutnya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) kembali menghantui Indonesia. RCEP sendiri merupakan Free Trade Agreement (FTA) dengan beberapa partner negara ASEAN seperti Australia, China, India, Jepang, Korea, dan Selandia Baru. RCEP sendiri membidik target eliminasi 95% pos tarif. Hal itu diperkirakan akan menekan kinerja industri manufaktur dan sektor jasa nasional, karena produk impor dan tenaga kerja asing kian leluasa masuk pasar domestik. Tidak cukup dengan itu, pemerintah Indonesia memiliki niat untuk menyabung masyarakatnya pada ring pertarungan bernama TPP (Trans-Pasifik Partership) yang menghendaki kemudahan akses impor, pajak dan lain sebagainya.

Pada rentang waktu 2015 hingga 2025 beberapa blok migas asing habis masa kontraknya, selain itu ada juga beberapa perusahaan minerba yang juga akan habis kontraknya seperti PT Freeport Indonesia, keuntungan Freeport menurut Corporate Communications PT Freeport Indonesia Daisy K. Primayanti , tambang tersebut memproduksi 1,44 juta ounces emas atau mencapai sekitar 40,8 ton (1 ounce = 28,35 gram). Jika harga emas saat ini katakanlah Rp 500 ribu, maka dari emas saja bisa menghasilkan sekitar Rp 20 triliun. Bahkan menurut Masinton penghasilan PT Freeport bisa menutupi hutang luar negeri Indonesia, ini akan menjadi pertaruhan bagi bangsa Indonesia pada pemerintahnya, akankah asset-aset strategis ini akan diambil alih untuk kemakmuran rakyat?

Begitu banyak sektor-sektor strategis yang seharusnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, justru menjadi barang dagangan yang dijual dengan murah kepada asing, sementara masyarakatnya harus tetap berusaha keras melawan kemiskinan yang dideritanya. Mungkin kita lupa bahwa Negara ada untuk manusia yang berada didalam Negara tersebut bisa sejahtera, adil dan makmur. Negara dibentuk bukanlah seperti organisasi perusahaan yang mengeksploitasi habis-habisan alam untuk kepuasan segelintir orang. Atau Negara akan terus regresif menuju kehancuran seperti statemen Mendagri yang akan menganulir Peraturan Daerah penghambat investasi?.

Seperti kata Tan Malaka dalam bukunya Gerilya Politik Ekonomi (Gerpolek) 1948 “dimusim jaya berjuang Semua kebun (getah, kopi, kina, sisal dll) semuanya tambang (minyak, arang, timah, bauxit, emas, perak dll), baik kepunyaan musuh ataupun sahabat berada di bawah kekuasaan Republik.” Sudah seharusnya Indonesia bergerak secara progressif menasionalisasi asetnya yang berharga, dihadapan ledakan penduduk yang besar, jika pemerintah masih tidak berani menasionalisasi asset, maka bukan kemungkinan akan terjadi revolusi sosial di republik tercinta ini.

Undang-undang Dasar 1945 mengamanahkan kepada Negara untuk menguasai asset strategis untuk kemakmuran rakyat yang ditulis indah pada pasal 33 ayat 3 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Lantas sampai kapan kita akan terus mengkhianati konsensus bersama ini?.

Nasionalisasi asset bukanlah hal yang luar biasa, karena kemandiran bangsa Indonesia tidak ditujukan agar bangsa ini menjadi Negara adidaya yang dengannya menjadi imperialis baru, nasionalisasi asset semata ditujukan agar bangsa ini makmur sejahtera, mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. Bukan bangsa yang menjadi budak di negerinya sendiri.

*Lembar ini adalah pengantar diskusi KOPI 58, Jum'at, 5 Februari 2016 di Menteng Raya 58

Yazid Qulbuddin

Direktur KOPI 58

Read More 0 komentar

Biasakan Lupa !!!

Pagi hari ditemani kopi, sambil menikmati hasil kerja keras para buruh tinta yang senantiasa mencari berita untuk mengisi kepala anak bangsa, walau kadang sampai sampah-sampah informasi ikut terangkut. Tapi tidak kenapa, itu adalah kerja keras mereka, daripada aku yang hanya mampu mencaci tapi malas mencari informasi yang sekelas data.

Setelah pemilu 2014 kemarin, media sosial dipenuhi dengan caci maki serta puja-puji yang tak ada habisnya, terus saling bersahutan. Jokowi cengengesan dalam pertemuan Brooklin aja langsung dihujat dan dibela, secara telanjang Ayahanda Jonru dan para jomblo di mojok.co mewakili ritual pasca pilpres tersebut, pengusaha-pengusaha robot twitter untuk memenangkan hestek pun laku keras.

Lupakan pancasila tentang Persatuan Indonesia, itu hanya mitos masa lalu, kalau lu masih meyakini pancasila, bisa dikatakan lu orang gak bisa move on, kebayang kan kalau persatuan Indonesia itu menjadi dogma bagi seluruh anak bangsa, akan timbul berapa banyak kegaduhan akibat donor asing yang tersendat karena kehendak meng-eksploitasi ibu pertiwi terhadang. Berapa ratus ribu aktivis akan nganggur karena kehidupan sudah tak seru lagi, tidak ada injak-menginjak, jilat-menjilat. Bangsa ini akan termiskinkan secara struktural, aktivis yang selama ini membela rakyat akan mengalami kemiskinan gara-gara kehabisan order demo, sosialisasi, dan proyek yang selama ini menghidupi keluarga mereka, belum lagi PKL penjaja makanan saat demo, atau polisi yang mendapatkan uang tambahan untuk menjaga aksi. Huh, pasti banyak efek samping yang lebih berbahaya dari sekedar iklan rokok.

Lupakan tentang 90% sumber daya alam yang belum digarap sama anak bangsa yang tahunya cuma nuntut tapi gak bisa berkarya. Atau tentang menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran, karena kita serta merta menafsirkan nahyi dalam bentuk bakar membakar, maki-memaki, sesat-menyesatkan, padahal setan diberikan waktu untuk hidup sampai manusia tidak ada lagi dibumi. Lupakan tentang khazanah pengetahuan, karena perang sesama manusia lebih mendesak, atau lupakan tentang menciptakan sains yang berwawasan penyelamatan, karena kita lebih suka mengeksplorasinya hanya untuk mengenyangkan otak tanpa perlu tahu akibatnya. Lupakan semua, lupakan, biarkan alam membentuk kita menjadi manusia pikun.

Ini hanyalah curhat, yang menurut Salman Ramdhani tidak pantas ditulis oleh seorang aktivis yang telah melalui proses terbentur, terbentur, terbentur dan terbentuk namun tetap goblok ini.

Yazid Qulbuddin
Presiden Bedug Revolusi

Read More 0 komentar

Penggorengan

Penggorengan ini entah apa namanya
Digoreng isu teroris
Digorengisu poligami
Digoreng isu sekulerisme/liberalisme
Digoreng isu LGBT
Digoreng isu Islam Nusantara
Digoreng isu Tolikara
Digoreng dan digoreng terus
Pembeli tak mau mencicip
Semua dilahap habis
Lu jual Gua beli
Begitu katanya
Walaupun dapur dikuras
Membeli produk yang menggoreng
Tanah habis
Digusur si Penggoreng
Sawah musnah
Disulap industri si penggoreng
Kapan matengnya sambel terasi?

Read More 0 komentar

Civic Islam; Meretas jalan mencapai tujuan PII

PII oh PII dikau kucinta

Yang Maha tinggi lindungi PII

Penegak pemersatu umat Islam

Perintis menuju kubah

Islam jaya (Musafir Kelana)

Bismillahirrohmanirrohim

Dalam sejarah Indonesia, Ummat Islam mempunyai tempatnya tersendiri dalam memperjuangkan dan menciptakan kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Dari mulai perlawanan Serikat Dagang Islam (SDI) melawan korporasi VOC yang saat itu menguasai pasar Indonesia dilanjutkan penentangan HOS Cokro Aminoto pada kekuasaan Belanda dan menghendaki Indonesia lepas dari Netherland serta membentuk pemerintahan sendiri, hingga perjuangan-perjuangan ummat era reformasi ini. satu persatu tujuan telah tercapai, namun masih banyak juga masalah yang menderita ummat Islam Indonesia.

Kemiskinan dan kebodohan masih menjadi momok yang menakutkan yang melanda ummat Islam, tidak sulit bagi masyarakat Indonesia untuk menemukan kriminalitas yang melanda. merosotnya moral dan adab juga melanda kaum kaya sehingga alih-alih mensejahterakan masyarakat justru ikut andil besar dalam pengrusakan alam. pekerjaan rumah yang tidak sedikit bagi ummat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer yang lebih kompleks dari masa-masa terdahulu.

Menurut Faiz Mashur Rasulullah mengutamakan terwujudnya Etik-Islam (Akhlakul Karimah) dengan model empirik berupa masyarakat madani, yang secara umum saripatinya bisa mendasarkan pada lima tujuan universal, yakni Hifdz al-‘aql, menjamin kreativitas berpikir dan kebebasan berekspresi serta mengeluarkan pendapat; Hifdz al-dien, menjamin kebebasan beragama; Hifdz al-nafs, memelihara kelangsungan hidup; Hifdz al-mal, menjamin pemilikan harta dan property; dan Hifdz al-nasl wal-‘irdl, menjamin kelangsungan keturunan, kehormatan, dan profesi.

Nilai-nilai Islam bukan tidak diperjuangkan, telah banyak ijtihad yang dilakukan oleh ummat Islam era-reformasi, sebut saja Islam politik yang diperjuangkan oleh ummat Islam yang tergabung dalam partai, tidak sedikit pula ijtihad-ijtihad parlementaria sumbangan mereka untuk mewujudkan nilai-nilai Islam, namun banyak juga akibat yang disebabkan oleh Islam politik yang mengakibatkan cidera bagi ummat, contohnya ummat terbelah dalam berbagai kepentingan praktis juga keributan-keributan yang berujung pada konflik yang terjadi akibat proses politik. demokrasi liberal yang menekankan meraup suara sebanyak-banyaknya yang pada akhirnya setiap yang bertentangan dengan partainya dianggap sebagai lawan.

Tulisan ini sedikitpun tidak berniat membawa pembaca pada wacana sekulerisme dimana agama harus pisah dari negara, instrumen negara sangatlah penting bagi berkembangnya Islam dibumi Indonesia namun Negara tidak selalu mebawa masyarakatnya pada prinsip-prinsip yang dianut oleh negara itu sendiri, seperti apa yang diterangkan oleh Adian Husaini bahwa kekuasaan politik bukanlah segala-galanya. Banyak peristiwa membuktikan, bahwa pemikiran, keyakinan, dan sikap masyarakat, tidak selalu sejalan dengan penguasa. Di masa Khalifah al-Makmun, yang Muktazily, umat Islam lebih mengikuti para ulama Ahlu Sunnah, ketimbang paham Muktazilah. Di masa penjajahan Belanda, umat Islam tidak mengikuti agama penjajah, dan lebih mengikuti kepemimpinan ulama. Banyak lagi contoh lain.

Masih menurut Adian Husaini Sepeninggal Rasulullah saw, umat Islam ditinggali dua perkara, yang jika keduanya dipegang teguh, maka umat Islam tidak akan tersesat selamanya. Keduanya, yakni, al-Quran dan Sunnah Rasululullah. Tapi, disamping itu, Rasulullah saw juga mewariskan para ulama kepada umat Islam. Ulama adalah pewaris nabi. Ulama-ulamalah yang diamanahkan untuk menjabarkan, mengaktualkan, membimbing, menerangi, dan memimpin umat dalam bidang kehidupan. Banyak ulama yang mensyaratkan ‘kemampuan berijtihad’ bagi kepala negara (khalifah).

Ulama yang Intelek, Intelek yang Ulama

Setiap muslim dan muslimah wajib memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan (pengertian, penghayatan, dan penguasaan) tentang Islam dalam segala aspek sesuai dengan kemampuannya, pada setiap kesempatan terus-menerus sampai akhir hayat (Falsafah Gerakan; Komitmen Keislaman PII)

Kewajiban belajar adalah kewajiban seumur hidup, dalam Islam budaya belajar merupakan budaya yang dimulai sejak Muhammad SAW menerima wahyu pertama, kemudian terjadi proses pengkajian tentang Islam di rumah Arqom, tidak sedikit Allah menyindir umat yang tidak berfikir dalam Qur'an. kemudian Qur'an juga menjelaskan bahwa akan meninggikan derajat orang yang berilmu dan beriman. Betapa tinggi dan mulianya ilmu dalam pandangan Islam.

Yudi Latif menjelaskan bahwa Pelajar Islam Indonesia adalah sebuah organisasi yang dilahirkan oleh intelektual generasi ketiga Indonesia, kader PII memiliki beban sejarah untuk terus memproduksi ulama cendikiawan yang menggunakan ilmunya dalam menciptakan sebuah kebudayaan Islam. Peradaban agung yang menghormati setiap nyawa manusia, egaliter, peduli sesama, saling membantu dalam kebaikan dan kebenaran, penghormatan terhadap hak-hak perempuan, dan mengupayakan kembali kepada Allah dalam keadaan selamat.

Proses kaderisasi sejatinya adalah proses perbaikan sebuah kaum. Proses transformasi yang dilakukan oleh PII, merupakan proses transformasi nilai, dimana nilai tersebut tercermin dalam falsafah gerakan, setiap kader yang dibina PII, diharapkan mampu menguasai pandangan alam Islam, atau Islamic worldview serta mengaktualisasikannya dalam setiap gerak dan langkah, disinilah peran daripada PII dalam melakukan proses peng-adaban.

PII menghendaki sebuah peradaban Islam dimana setidakya Dr. Mustafa As-Siba’I mencirikan peradaban Islam dalam bukunya Peradaban Islam antara lain 1.) Berasaskan Tauhid, 2.) Kosmopolitanisme, 3.) Berasas pada moral yang agung, 4.) Menyatukan Agama dan Negara, 5.) Toleransi yang mulia. Proyek reaktualisasi peradaban Islam akan mampu terlaksana jika roda perkaderan mampu me-recycle keburukan yang terjadi dimasyarakat.

Randi Muchariman menegaskan dalam menej Indonesia bahwa proses pembinaan generasi, filsafat tentang perubahan sejarah atau masyarakat perlu dipegang, dia membaginya dalam tiga unsur, yaitu pemikiran, materi, manusia/kelompok, lebih lanjut dijelaskan bahwa pemikiran dijadikan sendi perkembangan dan dua unsur lainnya mengikuti pemikiran, maka masyarakat itu sehat. Jika manusia/kelompok itu menjadi sendinya maka masyarakat itu sakit, dan jika materi yang menjadi sendi maka masyarakat itu sekarat.

Jika kondisi saat ini masyarakat telah menjadikan materi sebagai sendi diantara unsur ilmu dan manusia/kelompok sehingga melahirkan masyarakat yang sekarat, sebagai contoh dalam pengelolaan lingkungan, jika pengelolaan lingkungan dilandasi oleh ilmu yang benar maka akan terjadi keseimbangan, namun dalam prosesnya kini pengelolaan lingkungan terjebak pada proses pemuasaan nafsu sehingga alam menjadi rusak.

Walisongo menggunakan instrumen kebudayaan dalam mengislamkan masyarakat, bukan hanya kaum tua, bahkan instrumen lagu-lagu serta mainan anak-anak dijadikan alat internalisasi nilai Islam,Lagu-lagu dan mainan tersebut banyak dilakukan di sekitar masjid sehingga mendekatkan remaja dan anak-anak kepada masjid. Di samping itu, lagu-lagu dolanan, model-model permainan maupun lagu macapat tersebut dirancang secara filosofis sehigga mereka mempunyai nilai pedagogis.

Maka sudah saatnya PII kembali membina masyarakat terutama masyarakat pelajar sebagai basis daripada dakwah PII. Ta'lim yang merupakan segitiga proses kaderisasi harus digencarkan oleh daerah dan komisariat dalam basis-basis sekolah, kampus ataupun komunitas, wajib bagi seluruh lembaga PII memiliki perpustakaan agar PII menjadi epicentrum pergerakan intelektual. Menjadikan masjid sebagai basis pergerakan keummatan, mendekatkan anak-anak kepada masjid sejak dini. program-program sederhana namun bersifat partisipatorik, menarik sehingga diterima setiap kalangan.

Dalam kondisi masyarakat yang kekurangan ulama, pada awal pendirian PII, para pendiri menghendaki lahirnya kader yang ulama intelektual, ini harus dijawab oleh setiap kader PII dalam kondisi insyaf dan sadar akan tanggung jawabnya pada sejarah perjuangan ummat Islam Indonesia, proporsi ulama yang timpang harus mulai diisi agar ummat tak kehilangan arah dalam kegelapan zaman. Wallahu 'alam

http://insistnet.com/antara-shalahuddin-dan-al-ghazali/
http://indoprogress.com/2015/03/islam-kota-islamisme-dan-kafir/
Suparjo. Islam dan Budaya: Strategi Kultural Walisongo dalam Membangun Masyarakat Muslim Indonesia, Jurnal Dakwah dan Komunikasi. Purwokerto 2008
Setjen PB PII. Falsafah Pergerakan PII, Jakarta. 2010
Muchariman, Randi. Menej Indonesia, Jakarta. 2012
As-Siba’I, Musthafa. Peradaban Islam. Dar Al Waroq li Nasyr wa Tauji’. Beirut-Libanon. 1999
Latif, Yudi. Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad Ke-20, Bandung. 2005